Peraturan Pajak Terbaru Daerah yang Harus Anda Ketahui

Keberadaan pajak begitu bermanfaat untuk negara serta masyarakat, karena manfaat yang dimilikinya digunakan untuk menyediakan pelayanan publik seperti keamanan, rumah sakit, pertahanan negara hingga penanggulangan bencana alam. Pajak yang berlaku hingga selama ini dihimpun dari tingkat provinsi sampai di tingkat nasional. Menurut undang-undang, pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terhutang oleh orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa. Mungkin Anda sering melihat peraturan pajak terbarusebenarnya di Indonesia terdapat 5 jenis pajak, apa saja itu?

Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB. Salah satu jenis pajak yang masuk dalam pajak provinsi ialah Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan, subyek dari Pajak Kendaraan Bermotor ialah orang atau badan yang mempunyai serta memanfaatkan kendaraan bermotor tersebut. Tarif dari Pajak Kendaraan Bermotor yang berada di setiap provinsi sama. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor telah ditetapkan di dalam peraturan undang-undang. 1.5% untuk kendaraan bermotor yang tidak umum, 1% untuk umum serta 0,5% untuk kendaraan bermotor yang berbentuk alat berat serta besar.

Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang harus dibayar atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dikarenakan perjanjian dua pihak. Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga diatur dalam UU. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbagi menjadi beberapa kategori. Tarif penyerahan pertama sebesar 10% untuk kendaraan bukan umum, 10% kendaraan umum, 3% kendaraan alat berat dan besar, sedangkan untuk penyerahan kedua sebesar 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% bermotor umum, dan 0,3% alat berat dan besar, terakhir penyerahan karena warisan sebesar 0,1% bukan umum, 0,1% untuk umum, dan 0,03% untuk alat berat dan besar. Peraturan pajak terbaru untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sekarang UU nomor 34 th 2000 dan PP nomor 65 th 2001.

Ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Maksud dari pajak ini ialah pajak penggunaan bahan bakar yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan di sini bisa berupa gas atau pun cairan. Hal ini juga telah dimuat di dalam Undang-Undang no 28 th 2009 psl 1. Tarif pajak ditetapkan paling tinggi 10%. Tetapi untuk kendaraan bermotor umum dikenakan minimal 50% lebih rendah jika dibanding dengan bahan bakar pribadi.

Keempat, pajak air permukaan. Menurut Undang-Undang nomor 28 th 2009 yang menyangkut mengenai Pajak Daerah serta Retribusi daerah, di sini yang dimaksud dengan pajak permukaan air ialah pajak yang dibebankan pada pengambilan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan ialah air yang berada di permukaan tanah, tetapi tidak termasuk pada air laut. Untuk tarif pajaknya telah di tentukan sebesar 10%.

Terakhir, peraturan pajak terbaru mengenai pajak rokok. Pajak rokok dipungut oleh provinsi. Hal ini berada pada Undang-Undang nomor 28 th 2009 tentang pajak daerah serta retribusi daerah. Pajak rokok ialah pungutan pada cukai rokok yang dilakukan oleh negara. Tarifnya sendiri telah ditetapkan sebesar 10%. Untuk penerimaannya, entah pemerintah provinsi atau pun kabupaten kota, 50% dari pajak tersebut digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat setempat dan penegakan hukum untuk aparat berwenang. Dengan adanya pajak yang dipungut oleh negara, sudah pasti akan bermanfaat bagi perkembangan kabupaten atau kota, daerah hingga nasional. Pajak bisa digunakan sebagai pembiayaan sarana serta prasarana daerah.

LEAVE A REPLY